TAPANULI SELATAN – Dugaan penyalahgunaan pendapatan dari sewa alat berat milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kembali mencuat ke publik.
Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bidang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Tapsel dituding tidak transparan terkait alur keuangan dari peminjaman alat berat seperti ekskavator dan bulldozer kepada pihak swasta atau perorangan.
Meski alat berat tersebut sejatinya disediakan untuk menunjang pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah, namun sesuai ketentuan, penyewa dari kalangan swasta tetap diwajibkan membayar biaya sewa sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga: Polres Tapsel Bantah Lamban Tangani Kasus Dugaan Perusakan Pagar di Paluta Pertanyaannya, ke mana aliran dana hasil penyewaan tersebut?
Apakah masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau justru berakhir di kantong pribadi oknum pejabat?
Hingga berita ini diturunkan, Kepala UPT Bidang Peralatan Dinas PUPR Tapsel, Syahruddin, belum memberikan klarifikasi meski telah dikonfirmasi melalui surat resmi, kunjungan ke kantor, dan pesan singkat WhatsApp sejak 6 Oktober 2025 lalu.
Beberapa kali dihubungi, Syahruddin tak kunjung memberikan jawaban.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD LIRA (Lembaga Informasi Rakyat) Tapanuli Bagian Selatan, Marahalim Harahap, mengecam sikap tertutup Syahruddin dan mendesak Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, untuk bertindak tegas.
"Ironis sekali. Alat berat itu dibeli dari uang negara, bukan dari kantong pribadi. Jika memang ada penyewaan, seharusnya hasilnya masuk PAD, bukan jadi sumber pendapatan pribadi. Kepala UPT harus transparan, bukan justru menghindar. Ini patut diduga kuat ada penyimpangan," kata Marahalim dalam pernyataannya, Selasa (21/10/2025).
Ia menilai, sikap bungkam yang ditunjukkan Syahruddin justru menimbulkan kecurigaan publik atas adanya dugaan praktik penyelewengan keuangan daerah.
"Kami mendesak Bupati segera panggil dan copot Kepala UPT Peralatan Dinas PU. Jangan tutup mata. Ini menyangkut kepercayaan publik dan integritas Pemkab Tapsel," tegasnya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Tapanuli Selatan.