JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edi Suharto, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi distribusi bantuan sosial (bansos) 2020.
Edi menegaskan bahwa ia tidak mengenal Rudy Tanoe, Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, yang juga ditetapkan sebagai tersangka.
"Sejak awal, saya tidak kenal Rudy Tanoe. Belakangan saya tahu ia teman Menteri Sosial, Pak Juliari," kata Edi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/10/2025).
Baca Juga: Eks Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting Jadi Saksi Kasus Suap Proyek Jalan di PN Medan Edi mengungkapkan, kasus ini menghancurkan karir dan reputasinya selama lebih dari 30 tahun.
Dampaknya juga dirasakan keluarganya secara langsung. Ia menuturkan hak-haknya sebagai ASN menjadi tidak jelas dan harapannya melanjutkan karir akademik serta merawat cucu-cucunya kini kandas.
"Semua yang saya bangun hancur, bahkan sahabat dan tetangga menjaga jarak. Ini beban lahir dan batin yang luar biasa," ujar Edi.
Edi menegaskan, ia hanya menjalankan tugas dari Menteri Sosial saat itu, Juliari P. Batubara, dan meminta pertanggungjawaban dialihkan kepadanya.
"Sesuai pasal 51 ayat 1 KUHP, seharusnya yang bertanggung jawab adalah pejabat yang memberi perintah, dalam hal ini Menteri Sosial," jelasnya.
Edi menjelaskan sebelumnya telah diperiksa KPK terkait PT Bhanda Ghara Reksa (PT BGR) dan yakin kasus itu sudah selesai.
Namun, ia kaget ketika dipanggil kembali terkait PT DNR.
"Pemeriksaan mendadak di bulan Agustus membuat saya shock. Saya tidak sempat memberikan keterangan tambahan terkait DNR," kata Edi.
Meski tengah menghadapi status tersangka, Edi tetap menjalankan tugasnya di Kemensos sebagai staf ahli.