MEDAN – Kejaksaan Tinggi -Kejati- Sumut didesak mengusut kasus dugaan korupsi di sejumlah proyek besar di Kota Medan. Di antaranya, dugaan korupsi Proyek Penataan Lansdcap Ruas Jalan Kota Medan atau lebih dikenal dengan Proyek Lampu Pocong tahun 2022 senilai Rp 21 miliar. Selain itu, ada lagi proyek Lapangan Merdeka Medan senilai sekitar Rp 500 miliar yang hingga kini masih terbengkalai.
"Bagi masyarakat Kota Medan, sudah secara umum menyebut kedua proyek tersebut syarat dengan dugaan korupsi," tegas Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat -BBHAR- DPC PDIP Medan Rion Arios SH MH, Selasa, 30/09/2025.
Baca Juga: Jelang HUT ke-80, TNI Gelar Gladi di Lapangan Merdeka Medan: Sejumlah Jalan Ditutup, Lalu Lintas Dialihkan Apalagi di Proyek Lampu Pocong, menurut Rion Arios, masyarakat luas sudah mengetahui bahwa ada dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Sebab, saat masih menjabat sebagai Walikota Medan, Bobby Nasution sempat mengumumkan bahwa telah terjadi proyek gagal atau total lost dalam proyek lampu pocong tersebut.
Pada saat itu, Bobby Nasution menjelaskan, akibat gagalnya proyek Lampu Pocong tersebut, telah merugikan negara hingga Rp 21 miliar. Karena itu, Bobby Nasution meminta agar para rekanan yang mengerjakan proyek tersebut segera mengembalikan uang negara tersebut.
Proyek Lampu Pocong merupakan pekerjaan penataan Lansdcap Ruas Jalan Kota Medan. Bentuknya adalah peningkatan kualitas trotoar jalan dengan penambahan lampu trotoar, taman trotoar berupa kursi dan tong sampah.Dugaan korupsi yang juga tidak kalah dahsyatnya, menurut Rion Arios adalah, proyek Lapangan Merdeka.
Sesuai desakan publik, dugaan korupsi dalam proyek Lapangan Merdeka ini adalah mark-up anggaran, pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan tapi ditenderkan lagi agar anggaran semakin besar. Sehubungan dengan itu, Rion Arios SH MH berharap, agar Kepala Kejati Sumut Harly Siregar merespon desakan masyarakat untuk mengusut kasus dugaan korupsi di dua proyek tersebut.
"Terutama dugaan korupsi Lapangan Merdeka. Karena kasus ini sudah secara resmi dilaporkan ke Kejati Sumut," jelas Rion Arios SH MH.Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BBHAR DPC PDIP Medan, Rion Arios SH MH juga berencana dalam waktu dekat untuk menemui Kepala Kejati Sumut untuk memberi dukungan pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut.
DILAPORKANSebelumnya, pegiat jasa konsruksi Erwin Simanjuntak telah melaporkan dugaan kasus korupsi proyek Lapangan Merdeka tersebut ke Kejati Sumut.
Laporan pengaduan tersebut disampaikan ke Kejati Sumut pada 8 September 2025. Namun, menurut Erwin Simanjuntak, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa Kejati Sumut akan memproses laporan tersebut. "Sampai sekarang, saya masih menunggu langkah hukum yang akan dilakukan Kejati Sumut," tegas Erwin Simanjuntak.
Erwin juga mendesak Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi proyek Lapangan Merdeka.
"Sebagai Ketua DPRD Medan, Pak Wong Cun Sen penting untuk merespon desakan masyarakat. Salah satu di antaranya dengan melakukan sidak ke lokasi
Lapangan Merdeka," tegasnya.*