JAKARTA — Tenaga Ahli Penasehat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI (Purn)
Saurip Kadi, menegaskan bahwa arah pengelolaan negara harus dikembalikan pada nilai-nilai
etika dan
keberpihakan kepada rakyat, bukan semata-mata berdasarkan
hukum dan
konstitusi tanpa roh moral.Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi kebangsaan di Jakarta, Minggu (21/9). Dalam kesempatan itu, Saurip menilai bahwa berbagai kebijakan negara selama ini kerap mengesampingkan dimensi
etika dan tanggung jawab sosial, sehingga menjauhkan negara dari rakyatnya sendiri.
Baca Juga: Usai RI dan Nepal, Kini Filipina dan Peru Memanas! Bendera One Piece Berkibar "Masalah besar kita hari ini adalah menata dan mengelola negara hanya berlandaskan
konstitusi dan
hukum, lepas dari
etika. Ini tidak boleh diulangi," ujar Saurip dengan tegas.Ia menyoroti bagaimana sejak sebelum Indonesia merdeka, berbagai komunitas adat seperti Samin, Tengger, dan Dayak telah hidup dengan sistem sosial yang berdaulat. Namun, setelah republik berdiri, justru muncul persoalan-persoalan mendasar seperti pengisian kolom agama yang dinilai mengharuskan warga berbohong demi identitas."Tanpa rakyat Samin, tanpa rakyat Tengger, tanpa rakyat Dayak, itu bukan Republik Indonesia. Pemahaman semacam ini harus dihentikan," katanya.Saurip juga mengkritik kebijakan masa lalu, terutama di era Orde Baru, yang menciptakan diskriminasi terhadap rakyatnya sendiri.