JAKARTA – Ahli digital forensik Rismon Sianipar, bersama Dr. Tifauzia Tyassuma (Dr. Tifa), mengajukan laporan resmi ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait dugaan keabsahan ijazah dan lembar pengesahan skripsi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pertemuan tersebut, Rismon mendemonstrasikan beberapa metode analisis ilmiah yang digunakannya untuk meneliti dokumen tersebut, termasuk lembar pengesahan skripsi Jokowi.
Rismon berharap Kompolnas dapat mendorong pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR RI, guna mengkaji ulang kredibilitas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.
"Kami minta Kompolnas mendukung RDP agar kita bisa membongkar indikasi maladministrasi di Laboaratorium Forensik Bareskrim Polri," ujar Rismon.
Ia juga menegaskan bahwa laporan tersebut seharusnya ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan saat ini, bukan kepada Jokowi yang telah menjabat sebelumnya.
Rismon menyoroti adanya dugaan manipulasi hasil pemeriksaan oleh Forensik Bareskrim, berdasarkan sejumlah kasus besar sebelumnya seperti Vina Cirebon, insiden KM50, dan kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso.
Rismon sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Ia mengungkap bahwa tim penyidik menggali hingga 97 pertanyaan terkait metode ilmiah yang digunakannya, namun sebagian di antaranya tidak dijawab karena menyangkut aspek teknis kajian.
Sementara itu, Rismon juga telah meminta transparansi prosedur forensik yang diterapkan Bareskrim Polri dan mempertanyakan metode validasi dokumen serupa, bahkan mempertimbangkan pengujian ulang di institusi seperti BRIN dan laboratorium TNI.
Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyatakan bahwa Jokowi memang benar lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985, dengan ijazah otentik yang masih dimiliki oleh yang bersangkutan.
Sementara itu, Polri (Bareskrim) juga telah menyatakan ijazah tersebut asli, sesuai hasil verifikasi internal mereka.*