SEMARANG — Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Dalam pleidoi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (6/8/2025), Mbak Ita menyoroti ketidakadilan dalam penanganan perkara yang menjerat dirinya.
Dalam pernyataannya, Mbak Ita menegaskan bahwa para camat yang menjabat di 16 kecamatan pada tahun 2023 juga seharusnya diproses hukum, karena turut terlibat dalam praktik yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Camat-camat ini juga memeras, seharusnya juga diproses," ujar Mbak Ita tegas di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Gatot Sarwadi.
Mbak Ita mengungkapkan bahwa sesuai hasil pemeriksaan BPK, para camat telah diwajibkan mengembalikan dana sebesar total Rp13 miliar ke kas daerah.
Dana itu merupakan bagian dari temuan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan penunjukan langsung proyek-proyek di masing-masing kecamatan.
Proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Semarang.
Rata-rata, kata Mbak Ita, masing-masing camat mengembalikan sekitar Rp800 juta.
"Tiap camat rata-rata mengembalikan Rp800 juta. Tapi kenapa hanya saya yang ditetapkan sebagai tersangka?" tanya Mbak Ita dalam sidangnya.
Lebih lanjut, Mbak Ita mempertanyakan sikap penegak hukum yang menurutnya tidak adil dan terkesan tebang pilih.
Ia juga menyindir mengapa tidak ada satu pun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Semarang yang turut diproses dalam perkara ini.
"Apa yang jadi pertimbangan, mengapa ASN tidak ada satupun yang diproses KPK?" ucapnya.