JAKARTA— Wakil Sekretaris Jenderal GEMMA PETA INDONESIA, Puteri Leida Harahap, menyampaikan dukungannya kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rekening Kriminal guna menangani praktik pencucian uang, perjudian daring, dan tindak pidana keuangan lainnya yang merugikan negara.
Puteri menyoroti masifnya praktik kejahatan keuangan lintas sektor, khususnya yang melibatkan rekening perbankan sebagai sarana transaksi ilegal.
Ia menyebutkan bahwa ratusan ribu rekening bank diduga terlibat dalam aktivitas judi online, narkotika, hingga penggelapan pajak yang menyebabkan triliunan rupiah dana rakyat Indonesia mengalir ke luar negeri setiap bulannya.
"Ini bukan lagi isu nasional, melainkan krisis. Rekening-rekening ini menjadi alat utama dalam menguras uang rakyat. Negara harus bertindak tegas dan sistematis," ujar Puteri dalam keterangannya kepada media, Senin (4/8/2025).
Menurut Puteri, sudah saatnya pemerintah tidak hanya mengeluarkan pernyataan seremonial atau slogan kampanye, melainkan mengambil langkah nyata.
Satgas Rekening Kriminal, menurutnya, harus berada langsung di bawah koordinasi Presiden RI, dan diberi kewenangan penuh untuk melakukan penelusuran, pemblokiran, dan penindakan terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan dalam tindak kriminal.
"Transaksi keuangan mencurigakan tidak boleh hanya diawasi, tapi juga diintervensi dengan regulasi yang kuat. Satgas harus punya kekebalan hukum untuk membuka rekening siapa pun, termasuk milik oknum elite atau aparat jika ada dugaan pencucian uang," tegas Puteri.
Puteri juga menyoroti fenomena pembukaan rekening digital yang semakin mudah dilakukan hanya melalui ponsel.
Meski dianggap sebagai kemajuan teknologi perbankan, ia mengingatkan bahwa hal ini juga membuka celah kejahatan jika tidak disertai pengawasan dan penyaringan yang ketat.
"Kemudahan teknologi harus disertai regulasi yang kokoh. Jika tidak, kita hanya akan menciptakan sistem terbuka yang membiarkan kejahatan tumbuh subur," katanya.
Puteri Leida Harahap turut mempertanyakan peran lembaga-lembaga negara, termasuk intelijen dan otoritas perpajakan, yang dinilainya belum menunjukkan kinerja maksimal dalam melacak kekayaan tidak wajar atau aliran dana ke luar negeri.
"Apakah kita masih punya pagar negara? Kalau benar-benar bekerja, seharusnya mafia narkoba, pengemplang pajak, dan bandar judi tidak sebebas ini. Negara seolah tak bertuan dalam soal pengawasan keuangan," tambahnya.