JAKARTA –Helena Lim, yang dikenal sebagai sosok Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), dituntut 8 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang diduga merugikan negara hingga mencapai Rp 300 triliun. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/12/2024), jaksa penuntut umum (JPU) menilai bahwa Helena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena dengan pidana penjara selama 8 tahun,” ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan.
Selain pidana penjara, Helena Lim juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Jaksa juga menuntut agar Helena membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar, yang harus dilunasi paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
“Jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi, terdakwa akan dipidana penjara selama 4 tahun,” lanjut jaksa.
Helena Lim didakwa terlibat dalam kegiatan pengamanan dana yang disalurkan oleh perusahaan smelter swasta yang mengelola tambang timah ilegal. Uang pengamanan yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan smelter swasta, seperti CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa, disalurkan melalui rekening money changer milik Helena, yakni PT Quantum Skyline Exchange.
Menurut jaksa, uang tersebut disamarkan sebagai corporate social responsibility (CSR), meskipun sebenarnya berasal dari kegiatan ilegal. Helena menggunakan beberapa rekening dan money changer untuk menyembunyikan transaksi tersebut.
Dari transaksi ilegal ini, Helena diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp 900 juta, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli rumah, mobil, dan bahkan 29 tas mewah.
Jaksa juga mengungkapkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Helena dan Harvey Moeis—suami dari artis Sandra Dewi—terbukti tidak mematuhi persyaratan yang berlaku. Transaksi yang melebihi USD 20 ribu itu tidak dilengkapi dengan kartu identitas penduduk dan tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia atau PPATK. Selain itu, transaksi tersebut juga tidak dicatat dalam laporan keuangan PT Quantum Skyline Exchange, yang mengindikasikan upaya untuk menghilangkan bukti transaksi keuangan yang bersumber dari korupsi.
Helena Lim juga didakwa terlibat dalam penghilangan atau pemusnahan bukti transaksi keuangan yang melibatkan beberapa pihak, termasuk Suparta dari PT Refined Bangka Tin, Tamron dari CV Venus Inti Perkasa, dan beberapa pihak lainnya. Semua transaksi tersebut berhubungan dengan pengamanan dana untuk tambang ilegal, yang secara tidak sah disalurkan melalui rekening dan perusahaan yang dikelola oleh Helena.
Kasus ini menarik perhatian publik, terutama karena melibatkan seorang sosialita ternama yang dikenal dengan gaya hidup mewahnya. Tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Helena Lim menjadi peringatan keras bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam.
(N/014)