JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Satgassus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam pemberian subsidi pemerintah, yang tak hanya terbatas pada komoditas beras, tetapi juga mencakup berbagai objek pendukung produksi padi seperti pupuk, alat pertanian, bibit, hingga irigasi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap klarifikasi sejumlah data penting.
Oleh sebab itu, rincian lebih lanjut belum bisa diungkapkan ke publik.
"Salah satu bentuk subsidi dari pemerintah ini adalah kemasyarakatan. Dalam bentuk pupuk, alat pertanian, irigasi, hingga bibit. Tapi memang masih kami dalami bagaimana proses bisnis dan distribusinya, serta apakah telah tepat sasaran," ujar Anang kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).
Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari temuan awal ketidaksesuaian mutu beras yang diproduksi oleh sejumlah perusahaan, yang diduga tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kejagung juga menyoroti kemungkinan adanya penyalahgunaan subsidi yang justru tidak sampai ke tangan petani secara utuh.
Dalam proses klarifikasi, Kejagung telah memanggil empat perusahaan produsen untuk dimintai keterangan, sementara satu perusahaan lagi dijadwalkan akan hadir pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Pemeriksaan lanjutan terhadap produsen lainnya akan dilakukan pada pekan depan.
"Yang sudah hadir ada empat produsen, satu akan hadir besok, dan satu lagi pekan depan sudah konfirmasi. Fokus kami saat ini adalah menelusuri subsidi yang berkaitan langsung dengan produksi gabah dan rantai distribusinya," terang Anang.
Sebelumnya, Kejagung telah mengumumkan penyelidikan terhadap enam produsen beras, yakni:
- PT Wilmar Padi Indonesia
- PT Food Station