MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek jalan di wilayah Sumut.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby di hadapan awak media usai menghadiri rapat di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025).
Ia menyatakan bahwa Topan Obaja akan segera dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR.
"Tidak ada bantuan hukum ya, dan akan dipastikan untuk dinonaktifkan," tegas Bobby.
Lebih lanjut, menantu Presiden ke-7 RI itu mengingatkan seluruh aparatur pemerintah daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.
Ia menekankan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam mengemban amanah publik.
"Sudah saya katakan berkali-kali, tetap mawas diri, jangan melakukan kegiatan korupsi. Karena apa yang kita lakukan, sudah diberi amanah, sudah diberi tanggung jawab, itulah yang membuat kita sering lalai," katanya.
Bobby juga mengungkapkan bahwa ini merupakan kasus korupsi ketiga yang melibatkan pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut selama masa jabatannya.
"Yang pasti ini OPD kami yang ketiga yang terlibat kasus korupsi, dan kami menghargai setiap keputusan yang dilakukan oleh KPK," pungkasnya.