JAKARTA – Center for Strategy and Information (CSI) mengapresiasi langkah cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting.
Namun, CSI juga menegaskan pentingnya penyelidikan lanjutan yang menyentuh aktor-aktor struktural, termasuk Gubernur Sumut Bobby Nasution.
"CSI mengapresiasi langkah awal KPK melalui OTT ini. Tapi jangan berhenti di level teknis. Gubernur Bobby Nasution harus dipanggil dan diperiksa karena Topan adalah orang kepercayaannya yang baru saja dilantik Februari lalu," ujar Direktur Eksekutif CSI, Edy Syahputra, Minggu (29/6/2025).
OTT terhadap Topan Ginting disebut-sebut melibatkan nilai proyek fantastis, yakni mencapai Rp231 miliar, dan menyeret sejumlah pihak terkait pengaturan proyek melalui e-katalog di Dinas PUPR Sumut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun CSI, dana diberikan dari pihak rekanan (KIR dan RAY) kepada pejabat di dinas (RES), serta gratifikasi yang diduga diterima langsung oleh Topan dari dua pihak swasta, yaitu Akhirun (PT DNG) dan Rayhan Dulasmi Pilang (PT RN).
Tidak hanya itu, dalam konteks proyek Satker PJN Wilayah I Sumut, dana senilai Rp120 juta juga diberikan kepada Heliyanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam periode Maret 2024 hingga Juni 2025.
"Ini bukan hanya praktik korupsi teknis biasa. Pola ini mencerminkan sistem pengadaan yang telah rusak secara struktural dan sistemik," ujar Edy.
Menurut CSI, kedekatan antara Topan Ginting dan Gubernur Bobby Nasution tidak bisa diabaikan.
Topan disebut sebagai sosok "Ketua Kelas", julukan internal untuk orang yang sangat loyal terhadap Bobby sejak menjabat Wali Kota Medan hingga kini menjadi Gubernur Sumut.
Ia bahkan dituding sebagai 'tangan kanan' dalam kebijakan infrastruktur.
"Memeriksa Bobby bukan semata untuk membuktikan keterlibatan langsung, tapi untuk mengurai sejauh mana sistem kontrol, pengawasan, dan relasi kuasa bekerja di lingkungan pemerintahannya," tambah Edy.
CSI juga mengingatkan KPK agar tidak terhenti hanya pada pelaku teknis.