MEDAN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, dan sejumlah pejabat serta kontraktor terkait proyek jalan senilai Rp231,8 miliar, bukan hanya membuka potensi tindak pidana korupsi. Tetapi, ini juga menjadi realitas telah terjadinya pergeseran kekuasaan politik pasca-era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menjawab pertanyaan jurnalis, Shohibul Anshor Siregar, pengamat politik Sumut menduga, OTT ini menandai erosi pengaruh politik jaringan kekuasaan Jokowi, termasuk yang terwakili oleh menantunya, yakni Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Menurut Siregar, meskipun Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden 2024–2029, struktur kekuasaan kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto—tokoh dengan basis kekuatan politik berbeda. Dalam lanskap baru ini, figur-figur dari era Jokowi tak lagi memiliki daya proteksi sekuat sebelumnya, dan mulai terbuka terhadap tindakan hukum yang sebelumnya sulit dijangkau.
Teori Follow the Money: Jejak Dana, Arah Kuasa
Shohibul Anshor Siregar menjelaskan, dalam analisis korupsi, pendekatan follow the money bukan hanya alat investigative. Tapi, ini juga menjadi kerangka membaca bagaimana kekuasaan dipertukarkan melalui uang. Menurut teori ini, aliran uang dalam skema korupsi bukan sekadar praktik individu, melainkan bagian dari sistem patron-klien di dalam birokrasi dan politik.
Konstruksi perkara yang dipaparkan KPK menunjukkan hal itu. Sebagai Kadis PUPR, Topan Obaja Putra Ginting diduga memerintahkan bawahannya (RES) untuk menunjuk penyedia proyek tanpa prosedur, yakni PT DNG milik M. Akhirun Efendi Siregar (KIR).
Proyek-proyek strategis yang ditangani memiliki nilai ratusan miliar rupiah. Uang mengalir tidak hanya untuk memperlancar administrasi e-catalog, tetapi juga untuk menjaga "komitmen", sebagaimana terungkap adanya transfer uang dan penerimaan tunai senilai ratusan juta rupiah.
Proyek tidak hanya dikuasai di tingkat Pemprov, tetapi juga Satker Jalan Nasional, yang memperluas jejaring permainan anggaran dari tingkat provinsi ke kementerian.
Dalam konteks ini, pelaku di lapangan sangat mungkin bukan aktor utama, melainkan operator dari sistem kekuasaan yang lebih besar. Sebagaimana yang sering terjadi dalam teori dan praktik politik korupsi, banyak pelaku merasa berani karena merasa mendapat restu atau perlindungan tidak langsung dari atasan atau tokoh yang lebih kuat.
Psikologi Kekuasaan dan Rasa Aman Palsu
Shohibul menjelaskan, psikologi politik dalam korupsi juga berbicara tentang delusi impunitas—anggapan bahwa selama berada dalam lingkar kekuasaan, tindakan melanggar hukum akan dilindungi atau tidak disentuh penegakan hukum.
OTT ini membalikkan anggapan itu. Bahwa aktor seperti TOP dan RES, yang sebelumnya mungkin merasa "aman" karena dekat dengan figur politisi nasional. Tapi kini terjungkal ketika keseimbangan kekuasaan di pusat berubah.