JAKARTA— Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap fakta mengejutkan dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
Saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (26/6/2025), Hasto mengaku sempat diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP, bahkan disertai dengan ancaman kriminalisasi.
"Betul, itu bahkan ada lewat beberapa orang informasi itu," ujar Hasto di hadapan majelis hakim saat menanggapi pertanyaan kuasa hukumnya, Maqdir Ismail.
Menurut Hasto, orang yang tak ia sebut identitasnya itu menyampaikan desakan mundur kepada sejumlah kader PDIP lainnya, termasuk anggota DPR RI Deddy Sitorus dan Ronny Talapesy.
Bahkan, Ronny ikut mendengar langsung percakapannya terkait ancaman tersebut.
"Saya harus mundur sebagai Sekjen. Kalau tidak, maka saya akan ditersangkakan dan dipenjara," ungkapnya.
Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuduh Hasto telah turut serta menyuap mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan, sebesar 57.350 dolar Singapura atau setara Rp 600 juta.
Uang tersebut diberikan untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan almarhum Nazarudin Kiemas melalui skema PAW, meski tidak memenuhi syarat perolehan suara.
Jaksa menyebut Hasto memerintahkan tim hukum PDIP dan orang-orang kepercayaannya seperti Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengawal proses hukum hingga mengupayakan lobi ke Mahkamah Agung.
Pernyataan Hasto soal adanya pihak yang memaksanya mundur dan mengancam akan mempidanakan menambah dinamika politik dalam kasus ini.
Hasto sendiri membantah seluruh tuduhan korupsi dan menyebut keterlibatannya hanya dalam konteks administratif sebagai pengurus partai.