JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bank Rakyat Indonesia (BRI), khususnya pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada periode 2023–2024.
"KPK melakukan penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan BRI," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Kamis (26/6/2025).
Meski belum ada tersangka yang diumumkan, KPK menyebut penyidikan telah dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, dan sejumlah saksi telah diperiksa.
Salah satunya adalah eks Wakil Direktur BRI, Catur Budi Harto, yang dimintai keterangan hari ini. Namun, KPK belum merinci materi pemeriksaan.
Sebagai bagian dari proses hukum, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi strategis yakni kantor pusat BRI di kawasan Sudirman dan kantor lainnya di Gatot Subroto, Jakarta.
"Penggeledahan dilakukan terkait pengadaan mesin EDC. Saat ini tim masih bekerja dan akan kami informasikan perkembangan lebih lanjut," kata Budi.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menambahkan bahwa kasus ini diduga melibatkan oknum pejabat yang sudah tidak menjabat dan terjadi dalam rentang waktu dua tahun terakhir, yaitu 2023 hingga 2024.
"Pihak penyedia (vendor) juga sedang ditelusuri. Ada beberapa penyedia yang diduga terlibat," ujarnya.