PADANGSIDIMPUAN — Aksi unjuk rasa mahasiswa kembali memanas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, Kamis (26/6), menuntut kejelasan hukum atas dugaan pemotongan 18% Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2023.
Puluhan mahasiswa dari Dewan Perkumpulan Mahasiswa Pemuda Peduli Hukum (DPP-PERMADA PH) dan Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan (GEMAS) turun ke jalan sekitar pukul 11.00 WIB.
Mereka menyuarakan tuntutan dengan orasi keras, mengecam lambannya proses hukum dan absennya Kepala Kejari, Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar.
Situasi sempat memanas dengan adanya aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan.
Pihak kejaksaan bahkan memasang kawat berduri untuk menghalau aksi massa yang mencoba menerobos barikade.
Ketua DPP-PERMADA PH, Abdul Husein Simamora, menegaskan bahwa tidak adanya klarifikasi langsung dari Kajari merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum.
"Kami tidak ingin diwakili. Dugaan pemotongan ADD ini menyangkut uang rakyat, dan publik berhak tahu. Ketidaktegasan aparat penegak hukum mencederai kepercayaan masyarakat," tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menuntut:
- Evaluasi menyeluruh terhadap Kajari Padangsidimpuan.
- Pemeriksaan terhadap Kepala Inspektorat, Kepala BPKPAD, dan seluruh Kepala Desa.
- Transparansi penyidikan dugaan korupsi ADD 2023.
- Pencopotan pejabat yang terbukti lalai atau tidak profesional.