TAPANULI SELATAN – Gabungan Aliansi Pergerakan Tapanuli (GAPERTA) resmi melaporkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial ER yang bertugas di UPT Puskesmas Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, ke Polres Tapanuli Selatan dan Polda Sumatera Utara.
Laporan itu dilayangkan pada Selasa (24/6/2025) atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL).
Ketua GAPERTA, Steven, menyampaikan bahwa ER diduga kuat meminta dan menerima uang dari sejumlah tenaga kesehatan sukarela (TKS) yang ingin diangkat menjadi THL maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kami menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait dugaan praktik pungli yang terjadi di UPT Puskesmas Sayurmatinggi. Modusnya, ER menjanjikan pengangkatan sebagai THL atau PPPK dengan syarat menyerahkan sejumlah uang," kata Steven dalam keterangan persnya.
Steven menjelaskan, peristiwa dugaan pungli tersebut terjadi pada tahun 2023, dan dilakukan dalam dua tahap pembayaran.
Uang pertama dibayarkan di rumah ER di Desa Silaiya, Kecamatan Sayurmatinggi, dan pelunasan dilakukan saat ER mendatangi rumah korban.
Bukti kwitansi pembayaran bermaterai turut disertakan dalam laporan.
GAPERTA menilai bahwa ER tidak bekerja sendiri.
Oleh karena itu, mereka mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terhadap seluruh pihak yang terlibat.
"Kami yakin ini bukan kerja satu orang. Patut diduga ada sistem yang berjalan di balik praktik ini. Aparat penegak hukum harus menyelidiki lebih dalam," tegas Steven.
Lebih lanjut, GAPERTA menyebut bahwa pengangkatan honorer THL pada tahun 2023 sudah tidak memiliki dasar hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.