JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan COVID-19 tahun 2020 yang disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) di wilayah Jabodetabek.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Kamis (5/6), menyampaikan bahwa lembaganya memanggil empat orang sebagai saksi dalam perkara tersebut.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama PR, ACT, BP, dan AIA," ujar Budi.
Keempat saksi tersebut terdiri atas pegawai pemasaran PT Multi Sari Sedap (PR), Direktur PT Mitra Pangan Nusantara (ACT), Direktur PT Integra Padma Mandiri (BP), dan staf regional transaction banking pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), AIA.
Budi menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman atas penyidikan perkara dugaan korupsi bansos Presiden yang mulai diumumkan KPK pada 26 Juni 2024 lalu.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan dan distribusi bansos yang lebih dahulu diusut.
"KPK berkomitmen menuntaskan kasus ini demi transparansi dan keadilan bagi publik, terutama dalam penyaluran bantuan di masa krisis seperti pandemi," tambahnya.
Sebelumnya, pada Selasa (27/5), KPK juga memeriksa tiga dari lima saksi yang dijadwalkan hadir.
Dari pemeriksaan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting.
Tiga saksi tersebut adalah Kepala Seksi Bantuan Hukum Divisi Hukum dan Kepatuhan Perum Bulog M. Gilang Sasi Kirono, Kepala Bagian Keuangan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Diding, serta PNS Kemensos Robbin Saputra.
KPK memastikan proses hukum akan terus bergulir secara transparan, dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru seiring berkembangnya alat bukti dan keterangan para saksi.*
(at/a008)