JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menerima informasi terkait dugaan gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diduga terjadi dalam rangkaian acara pernikahan anak seorang pejabat kementerian tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dugaan tersebut berkaitan dengan adanya permintaan dana kepada jajaran internal oleh pejabat negara atau ASN untuk kepentingan pribadi, yakni penyelenggaraan pernikahan.
"KPK mendapatkan informasi adanya dugaan praktik gratifikasi dengan modus permintaan uang oleh penyelenggara negara kepada pegawai di jajarannya, yang digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Informasi awal tersebut merupakan hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian PU, yang kemudian akan ditindaklanjuti melalui koordinasi antara KPK dan pihak inspektorat.
KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring akan melakukan analisis lebih lanjut terhadap temuan tersebut.
"KPK mengapresiasi langkah cepat dari Inspektorat Kementerian PU. Kami terus mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan ASN untuk tidak terlibat dalam pemberian atau penerimaan gratifikasi," lanjut Budi.
Dugaan ini mencuat setelah beredarnya surat bertanda tangan Inspektur Jenderal Dadang Rukmana, yang menyebutkan bahwa Kepala Biro telah meminta dukungan dana dari beberapa Kepala Balai Besar untuk keperluan pernikahan anak Sekretaris Jenderal PU.