BINJAI– Beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Binjai mulai menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai terkait dugaan korupsi dana insentif fiskal senilai puluhan miliar rupiah.
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Kasi Intel Kejari Binjai, Noprianto Sihombing, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap salah satu kepala OPD yang berkaitan dengan dana insentif fiskal.
Ia juga menyampaikan kemungkinan beberapa kepala OPD lainnya akan dipanggil untuk dimintai keterangan guna pengembangan penyidikan.
"Seminggu lalu, satu kepala OPD sudah kami periksa terkait dana insentif fiskal. Kami juga tidak menutup kemungkinan memanggil beberapa kepala OPD lainnya," ujar Noprianto, Sabtu (17/5/2025).
Namun, Noprianto enggan membeberkan identitas kepala OPD yang diperiksa.
Sebelumnya, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, disebut-sebut sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang sama.
Namun Amir membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa pertemuan dengan KPK merupakan rapat koordinasi pencegahan korupsi se-Sumatera Utara, bukan pemeriksaan.
"Rakor di KPK, bukan pemeriksaan dana insentif fiskal. Kami bersama kepala daerah lainnya mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi," jelas Amir saat diwawancarai wartawan.
Amir juga menambahkan bahwa dana insentif fiskal yang diterima Kota Binjai jelas dialokasikan untuk pembangunan daerah dan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui jumlah pasti dana tersebut dan menyarankan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD).