JAKARTA -Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, memberikan klarifikasi terkait viralnya video pabrik tahu yang diduga menggunakan bahan bakar limbah plastik dalam proses produksinya.
Ia menyebut bahwa kasus ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2019 dan telah ditangani oleh pemerintah daerah setempat, khususnya Gubernur Jawa Timur.
"Video yang beredar itu pabrik tahu. Kami mendapatkan laporan isu ini sudah muncul sejak 2019 dan sudah ditangani oleh Gubernur Jawa Timur," ujar Taruna saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (14/5).
BPOM juga secara rutin melakukan pengawasan dengan metode sampling di pasar-pasar di seluruh Indonesia, termasuk pengawasan produk tahu.
Namun, frekuensi pengawasan ini bergantung pada kapasitas personel di masing-masing daerah.
"Kami turun ke lapangan. Ada yang melakukan sampling sebulan sekali, ada yang dua kali, tergantung kapasitas petugas di daerah," jelasnya.
Taruna mengakui bahwa pengawasan BPOM belum maksimal karena keterbatasan unit pelaksana teknis (UPT) yang hanya berjumlah 76 dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 38 provinsi.
"Idealnya, kami memiliki UPT di setiap daerah tingkat dua. Namun saat ini baru ada 76 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia," ujarnya.
Menyikapi video yang kembali viral, BPOM telah berkoordinasi dengan Balai Besar di Jawa Timur untuk segera turun ke lapangan melakukan pengecekan ulang.