JAKARTA– Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan jabatan.
Laporan tersebut mencakup tuduhan pengangkatan anak kandung, saudara, hingga kerabat dekatnya ke dalam posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Tak hanya itu, laporan juga memuat dugaan pemerasan serta praktik jual beli jabatan yang diduga dilakukan oleh orang-orang terdekat Marullah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya laporan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa KPK akan menindaklanjuti sesuai prosedur dengan melakukan telaah awal terhadap laporan yang masuk.
"KPK secara umum akan melakukan telaah kepada setiap pengaduan masyarakat yang masuk untuk melihat validitas informasi dan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Menurut Budi, tahap awal ini akan diikuti dengan pengumpulan bahan keterangan tambahan guna mendalami informasi awal yang diterima.
Selanjutnya, KPK akan melakukan verifikasi terhadap substansi laporan tersebut, termasuk menilai apakah masuk dalam delik tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK.
Kasus ini menambah daftar panjang laporan dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, dan kini publik menanti langkah tegas dari lembaga antirasuah terhadap kasus ini.*
(kp/a008)