JAKARTA -Sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
Sidang berlangsung panas saat tim kuasa hukum Hasto menolak kehadiran tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum (JPU).
Tiga penyidik KPK yang dipersoalkan adalah Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata, dan Arif Budi Raharjo.
Ketiganya dianggap tidak layak menjadi saksi karena diduga hanya memberikan keterangan de auditu atau keterangan yang tidak diperoleh secara langsung.
"Kalau mereka akan menjadi verba lisan, keterangan mana yang akan mereka bantah? Ini sangat-sangat tidak tepat mereka menjadi saksi dalam perkara ini," ujar penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail, di hadapan majelis hakim.
Maqdir mengacu pada Pasal 153 KUHAP, yang menurutnya menegaskan bahwa saksi adalah pihak yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa pidana.
Ia khawatir kehadiran para penyidik justru melanggar asas peradilan yang adil.
Menanggapi keberatan itu, Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto meminta tanggapan dari jaksa penuntut umum.
Jaksa menegaskan bahwa ketiga penyidik tersebut merupakan saksi fakta yang relevan dalam pembuktian dugaan perintangan penyidikan terhadap perkara Harun Masiku.
"Mereka adalah saksi fakta dalam dakwaan Pasal 21. Mereka akan menjelaskan kejadian saat OTT dan bagaimana penyidikan perkara Harun Masiku dihalangi," jelas jaksa.
Namun, keberatan dari tim hukum Hasto belum mereda. Penasihat hukum lainnya, Ronny Talapessy, menilai kehadiran penyidik yang memeriksa berkas perkara sendiri berpotensi menimbulkan conflict of interest.