JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Transparency International (TI) Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia resmi melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/5).
Peneliti TI Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan bahwa laporan ini berangkat dari temuan kejanggalan dalam proses pengadaan pesawat jet pribadi untuk keperluan Pemilu 2024.
Salah satunya terkait nilai kontrak yang melebihi pagu anggaran.
"Kami melihat ada hal yang sangat janggal, salah satunya adalah nilai kontrak yang melebihi pagu. Pagu pengadaan hanya Rp46 miliar, tapi nilai kontraknya mencapai Rp65 miliar," kata Agus kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Agus juga mengungkapkan kejanggalan pada penyedia jasa pesawat jet tersebut.
Perusahaan penyedia terpantau baru berdiri tahun 2022 dan sudah memenangkan kontrak besar dari KPU, padahal tidak memiliki armada pesawat sendiri.
Sementara itu, peneliti Trend Asia, Zakki Amali, menyebut bahwa pemanfaatan jet pribadi oleh anggota KPU tidak sesuai dengan alasan yang selama ini disampaikan ke publik.
"KPU selalu berdalih penggunaan jet untuk daerah terluar. Namun dari 59 perjalanan yang kami identifikasi, 60 persen justru ke daerah bukan 3T seperti Bali, Surabaya, Banjarmasin, dan Malang," ujar Zakki.