JAKARTA -Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) kembali mengguncang ruang publik dengan menggelar aksi serentak di tiga titik strategis di Jakarta, Kementerian ATR/BPN, Gedung Merah Putih KPK RI, dan Kementerian BUMN.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan Kota Deli Megapolitan (KDM) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, Sumatera Utara, yang kini dibangun property mewah oleh perusahaan property raksasa PT. Ciputra KPSN (Citraland).
Dalam orasinya, Ariswan selaku Koordinator Lapangan menyampaikan bahwa krisis agraria di Sumatera Utara telah mencapai titik nadir. "Tanah rakyat dikapling demi kepentingan korporasi besar. Di atas penderitaan rakyat, berdiri proyek mewah yang dibangun tanpa transparansi dan diduga sarat pelanggaran hukum," tegasnya.
GERBRAK menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tercantum dalam LHP Nomor: 26/LHP/XX/8/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam kontrak kerjasama antara PTPN II dan PT. Ciputra KPSN melalui Master Cooperation Agreement (MCA). Kesepakatan itu membentuk Perusahaan Usaha Patungan (PUP) yang menjalankan pembangunan megaproyek tersebut. Namun, proses tersebut diduga kuat tidak melalui mekanisme perizinan yang semestinya.
Dalam pernyataan sikapnya, GERBRAK menyampaikan sepuluh tuntutan tegas diantaranya :
1. MENDESAK APARAT PENEGAK HUKUM (APH) PERIKSA DAN BONGKAR DUGAAN KORUPSI KORPORASI DI ATAS LAHAN HGU PTPN II YANG DIBANGUN MENJADI AREAL PROPERTY MEWAH KOTA DELI MEGAPOLITAN (KDM) OLEH PT. CIPUTRA KPSN (CITRALAND).
2. MENDESAK APARAT PENEGAK HUKUM (APH) PERIKSA PROSES PERIZINAN PT. CIPUTRA KPSN (CITRALAND) YANG MERUPAKAN SALAH SATU ENTITAS ANAK PERUSAHAAN PT. CIPUTRA DEVELOPMENT TBK. DALAM MEMBANGUN KAWASAN PROPERTY MEWAH KOTA DELI MEGAPOLITAN DI ATAS LAHAN HGU PTPN II DI SUMATERA UTARA.
3. MENDESAK APARAT PENEGAK HUKUM (APH) UNTUK MENINDAKLANJUTI TEMUAN BPK NOMOR: 26/LHP/XX/8/2024 TERTANGGAL 30 AGUSTUS 2024 TERKAIT KONTRAK PROYEK KOTA DELI MEGAPOLITAN (KDM)/CITRALAND.
4. MEMINTA KEPADA BAPAK KAPOLRI UNTUK MEMBERIKAN ATENSI PENUH ATAS DUGAAN KASUS PENYEROBOTAN LAHAN PT. SIANJUR DI SUMATERA UTARA.
5. USUT TUNTAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN PTPN II, BPN DELI SERDANG, DAN POLDA SUMUT ATAS PENYEROBOTAN LAHAN MILIK PT. SIANJUR SECARA MELAWAN HUKUM.
6. TANGKAP DAN ADILI OKNUM PTPN II YANG DIDUGA MERAMPAS TANAH RAKYAT DENGAN BERKEDOK HGU ABAL-ABAL DI ATAS TANAH RAKYAT.
7. MENDESAK AGAR BPN DELI SERDANG DAN BPN RI MEMATUHI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MENERBITKAN SURAT HGB ATAS NAMA PT. SIANJUR RESORT SELUAS 30 HEKTARE, DI MANA DI ATAS TANAH TERSEBUT TELAH ADA RATUSAN HINGGA RIBUAN WARGA YANG DIGANTUNG HAKNYA SELAMA 20 TAHUN.