PANGKALPINANG – Jelang Pilkada ulang Pangkalpinang, sebuah polemik tajam mencuat setelah Sudarsono alias Panjul, residivis dan eks anggota Polri yang mengaku sebagai wartawan media online okeyboss.com, dilaporkan ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung oleh tim kuasa hukum pasangan bakal calon Wali Kota jalur independen, "Merdeka".
Pelaporan ini dilakukan lantaran Sudarsono dianggap menyebarkan berita fitnah dan opini menyesatkan terhadap paslon Merdeka, tepat saat proses verifikasi faktual oleh KPU Kota Pangkalpinang berlangsung.
Namun dalam penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa media online okeyboss.com ternyata tidak terdaftar sebagai badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham RI.
Fakta ini memastikan bahwa media tersebut bukanlah perusahaan pers resmi, dan produk beritanya tidak dapat dikategorikan sebagai karya jurnalistik yang dilindungi UU Pers.
Anggota Dewan Pers dari Komisi Pengaduan dan Ahli Pers, Herudjanto, menegaskan bahwa media tidak berbadan hukum otomatis bukan perusahaan pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Kalau medianya tidak berbadan hukum, maka ia bukan perusahaan pers. Produk beritanya bukan karya jurnalistik. Kalau merugikan, prosesnya masuk ke hukum pidana umum, bukan ke Dewan Pers," tegas Herudjanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Ia juga mengutip Pasal 9 ayat (2) UU Pers yang berbunyi:
"Perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia."
Selain itu, Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa karya jurnalistik adalah hasil peliputan wartawan yang dipublikasikan melalui perusahaan pers sah.
Dengan demikian, klaim Sudarsono sebagai wartawan okeyboss.com tidak memiliki landasan hukum.
Desakan Proses Hukum