PADANG SIDEMPUAN -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap, setelah terbukti melakukan pemerasan terhadap seorang calon legislatif (caleg).
Putusan tersebut dibacakan pada sidang pembacaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (21/4).
Menurut Ketua Majelis Heddy Lugito, keputusan pemberhentian tetap tersebut berlaku terhitung sejak putusan dibacakan. Parlagutan terbukti melakukan praktik jual beli suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dengan modus memeras calon anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, Muhammad Fajar Dalimunte, di sebuah kafe pada 27 Januari 2024.
Dalam sidang, DKPP mengungkapkan bahwa Parlagutan menawarkan bantuan untuk menggalang 1.000 suara di Kecamatan Padangsidimpuan Utara dengan imbalan sejumlah uang.
Tindakan ini jelas melanggar prinsip mandiri yang seharusnya diterapkan oleh anggota KPU, yang harus bebas dari campur tangan atau pengaruh pihak manapun dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Anggota Majelis DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menekankan bahwa tindakan Parlagutan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 6 ayat (3) huruf e, dan beberapa pasal lainnya dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Dalam pertimbangannya, DKPP menilai bahwa tindakan pemerasan ini sangat merugikan integritas Pemilu dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu.
Sanksi pemberhentian tetap ini menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara Pemilu agar menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.*
(kp/J006)