PADANGSIDIMPUAN -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memberhentikan Parlagutan Harahap dari jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan.
Pemecatan ini merupakan buntut dari dugaan pelanggaran kode etik terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Parlagutan karena memeras seorang calon legislatif (caleg).
Putusan tersebut dibacakan dan dipublikasikan melalui situs resmi DKPP, yang menyatakan bahwa seluruh aduan terhadap Parlagutan dikabulkan.
"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Teradu Parlagutan Harahap Selaku Anggota KPU Kota Padangsidimpuan terhitung sejak putusan ini dibacakan," bunyi amar putusan, Kamis (24/4/2025).
Kasus bermula pada 4 November 2023 ketika Parlagutan mengajak anggota PPK Padangsidimpuan Utara, Rahmat Saleh Nasution, untuk bertemu dengan seorang caleg.
Dalam pertemuan itu, ia menawarkan komitmen untuk menggalang suara sebanyak 1.000 suara.
Parlagutan membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa ia hanya dimintai bantuan.
Namun, pada 27 Januari 2024, Polda Sumut melakukan OTT terhadap Parlagutan dan Rahmat dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp 22,5 juta.
Parlagutan ditetapkan sebagai tersangka, sementara Rahmat sebagai saksi.
Meski pelapor sempat mencabut laporan dan mengaku berdamai, DKPP menilai Parlagutan tetap bersalah karena mencoreng nama baik institusi KPU.
"Perbuatan teradu tersebut sudah mencoreng nama lembaga KPU Kota Padangsidimpuan. Seharusnya Teradu bertindak profesional, akuntabel dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu," tulis DKPP dalam pertimbangan putusan.