JAKARTA -Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan tiga orang hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas terhadap tiga korporasi besar dalam perkara ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Ketiga hakim tersebut adalah Djuyamto (hakim ketua), Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom (hakim anggota).
Mereka diduga menerima suap sebesar Rp22,5 miliar dari mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta, guna memberikan putusan lepas terhadap Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Akibat vonis tersebut, ketiga perusahaan tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar denda negara sebesar Rp17 triliun.
"Ketiga hakim menerima uang suap guna mempengaruhi putusan perkara, dan vonis lepas tersebut mengakibatkan kerugian besar terhadap keuangan negara," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung dalam konferensi pers, Senin dini hari (14/4/2025).
Muhammad Arif Nuryanta sendiri juga ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima uang sebesar Rp60 miliar dari panitera Wahyu Gunawan. Uang tersebut berasal dari dua pengacara korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto.
Adapun profil para tersangka menjadi sorotan publik. Djuyamto, yang pernah menangani kasus Novel Baswedan dan Hasto Kristiyanto, diketahui memiliki harta Rp2,9 miliar.
Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara Habib Rizieq dan tercatat memiliki kekayaan Rp2,3 miliar. Sedangkan Ali Muhtarom, yang merupakan hakim ad hoc Tipikor, pernah menerima penghargaan dari Komisi Yudisial.
Kejagung memastikan akan mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar, termasuk menelusuri aliran dana suap serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam memuluskan vonis tersebut.*
(kp/J006)