MEDAN -Kuasa hukum Risma Siahaan, Tiopan Tarigan, SH, menyampaikan keberatannya atas terbitnya Surat Perintah Penyidikan dari Kejaksaan Negeri Medan terkait status kepemilikan tanah di Jalan Sutomo No.11, Kota Medan.
Pihaknya menegaskan bahwa kliennya, Risma Siahaan (66), adalah pemilik sah yang telah menguasai dan menempati tanah tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1960.
"Tanah itu sudah ditempati oleh kakek, ayah, hingga ibu klien kami selama 65 tahun. Risma Siahaan bukan hanya tinggal, tapi merawat tanah tersebut hingga hari ini," jelas Tiopan, Rabu (9/4/2025).
Lebih lanjut, Tiopan menyebut bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pihak yang bersengketa tidak memiliki sertifikat atau alas hak atas tanah tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Ombudsman RI No: T/2451/RM.02.03/0072.2022/X/2023 serta Surat Kementerian Sekretariat Negara RI dan Wantimpres No. B-115/Ses.Wantimpres/DI.00/03/2024.
Namun, secara mengejutkan, Kepala Kejaksaan Negeri Medan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-05/L.2.10./Fd.2/09/2024, yang membuat pihak keluarga Risma Siahaan cemas, mengingat kondisi beliau yang sudah lansia, seorang janda, dan sedang sakit-sakitan.
"Yang kami herankan, justru tidak ada mediasi yang difasilitasi oleh Kejari Medan. Padahal tanah ini masih disengketakan, dan ibu klien kami adalah warga negara yang berhak atas perlindungan hukum," tambah Tiopan.
Pihak kuasa hukum kini memohon perhatian dan langkah konkrit dari Kepala Kejati Sumut, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, hingga Jaksa Agung RI serta Komisi Kejaksaan RI dan Komisi III DPR RI.
"Kami meminta agar dilakukan evaluasi terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Medan dan agar segera dilakukan mediasi dengan PT KAI, agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia," tutup Tiopan.*
(kp)