MEDAN -Kesultanan Deli menyesalkan penguasaan dua bidang tanah miliknya di Desa Helvetia dan Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, oleh pihak pengembang.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Urusan Pertanahan Kesultanan Deli, Prof. Dr. OK Saidin Gelar Datuk Seri Amar Lela Cendekia, bersama Sultan Deli, Tuanku Mahmud Lamantjiji Perkasa Alam.
Dalam pernyataannya, mereka didampingi oleh Kepala Urung Sepuluh Dua Kuta, Datuk Fredi Adil Haberham Gelar Datuk Sri Setia Diraja, serta Tengki Ihwan Helda Gelar Tengku Sri Setia Paduka Raja.
Kesultanan Deli secara resmi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terkait penguasaan tanah yang berasal dari konsesi Kesultanan Deli kepada perusahaan perkebunan Belanda, "Deli Maatschappij".
Tanah tersebut kemudian beralih kepada perusahaan perkebunan negara yang mengalami perubahan nomenklatur hingga terakhir menjadi bagian dari PT Perkebunan Nusantara 1 Divisi 1 Tanjungmorawa.
Namun, hingga saat ini, Kesultanan Deli mengklaim belum pernah mendapatkan penyelesaian hak keperdataan, baik menurut hukum adat maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Tanah Dikuasai Pengembang
Kesultanan Deli menyatakan bahwa apabila tanah tersebut digunakan oleh negara untuk kepentingan rakyat banyak, maka tidak akan menjadi masalah.
Namun, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh pengembang untuk kepentingan bisnis, sehingga Kesultanan merasa dirugikan.
"Sebenarnya kalau kedua bidang tanah itu dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan rakyat banyak, tentunya tidak masalah. Tapi ini dikuasai oleh pengembang untuk kepentingan bisnisnya," ujar Prof. Dr. OK Saidin.
Kesultanan Deli juga telah mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa Sultan Deli adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas dua bidang tanah tersebut, yaitu: