JAKARTA -Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret 2025, kini tengah digugat oleh sekelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025, dan diajukan oleh tujuh pemohon yang mengklaim adanya ketidaksesuaian prosedur formil dalam proses pengesahan undang-undang ini.
Adapun pemohon dalam gugatan ini adalah Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi.
UU TNI ini sebelumnya telah menimbulkan penolakan luas dari masyarakat, baik sebelum maupun setelah disahkan.
Beberapa kelompok menilai adanya potensi dominasi militer dalam kehidupan sipil yang dapat merusak prinsip demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Demonstrasi di berbagai daerah turut menunjukkan ketidakpuasan terhadap perubahan tersebut.
Poin-poin yang menjadi sorotan dalam revisi UU TNI ini di antaranya adalah perubahan pada Pasal 7 ayat 2.
Dalam pasal tersebut, tugas pokok TNI kini terdiri dari dua kategori, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.
Untuk operasi militer selain perang, TNI kini memiliki 14 tugas tambahan, termasuk dalam hal pertahanan siber dan penyelamatan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
Selain itu, revisi juga mengatur tentang batas usia pensiun anggota TNI, yang mengalami perubahan signifikan.
Sebelum revisi, batas usia pensiun bagi anggota TNI adalah 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun untuk bintara serta tamtama.