JAKARTA -Komisi III DPR RI melalui anggota Gilang Dhielafararez mendesak agar pencarian terhadap Iptu Tomi Samuel Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang saat bertugas melaksanakan operasi menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada 18 Desember 2024, terus dilanjutkan hingga ditemukan.
Hal ini disampaikan oleh Gilang dalam keterangannya pada Rabu (19/3/2025), yang menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam ketika salah satu abdinya hilang dalam tugas.
"Negara tidak boleh tinggal diam ketika salah satu abdinya hilang dalam tugas," ujar Gilang.
Ia juga menyesalkan penghentian sementara proses pencarian pada 31 Desember 2024, setelah 14 hari tanpa hasil yang jelas.
Gilang menilai penghentian pencarian tanpa kejelasan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
Lebih lanjut, Gilang mengungkapkan adanya kejanggalan terkait hilangnya Iptu Tomi, seperti tidak adanya saksi yang jelas mengenai kejadian tersebut.
Istri Iptu Tomi, Ria Tarigan, juga menceritakan bahwa barang-barang pribadi suaminya, termasuk handphone, dikembalikan kepada keluarga setelah peristiwa tersebut.
"Biasanya, HP kan dibawa oleh setiap orang. Kalau Iptu Tomi hilang, kenapa HP-nya ada?" ujar Gilang, yang menilai adanya kejanggalan dalam peristiwa ini.
Komisi III DPR juga mengkritisi dugaan adanya ancaman terhadap keluarga dan rekan kerja yang berusaha mencari kejelasan terkait hilangnya Iptu Tomi.
Sorotan lainnya adalah ketiadaan transparansi dalam laporan kepolisian mengenai perkembangan pencarian.
Gilang juga menegaskan bahwa Polri harus segera mengerahkan tim pencari fakta yang profesional dan menggunakan metode yang lebih efektif.