JAKARTA -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan penempatan pelaku korupsi di pulau-pulau terpencil sebagai hukuman atas tindakan korupsi yang merugikan negara.
Menurut Muzani, setiap pelaku kejahatan, termasuk korupsi, harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.
"Ya, setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman setimpal," ujar Muzani di Gedung MPR/DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar para pelaku korupsi dipenjara di pulau terpencil.
Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan Indonesia, dan pelaku korupsi yang menyalahgunakan dana negara harus dihadapkan dengan hukuman berat.
"Kami akan mengusir mereka dari tanah kami. Jika perlu, saya akan mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun penjara di daerah terpencil agar mereka tidak bisa melarikan diri. Kita cari pulau, supaya yang kabur bisa berhadapan dengan hiu," kata Prabowo di Kemdikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Prabowo juga menyampaikan kekesalannya terhadap para pejabat yang menghamburkan uang negara, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti untuk guru, dokter, tenaga medis, dan petani.
"Pembangunan yang terhambat oleh korupsi ini sangat merugikan rakyat. Kami bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," tegas Prabowo.
Muzani menambahkan bahwa upaya tegas pemerintah untuk memberantas korupsi adalah langkah yang sangat positif, dan dukungan terhadap kebijakan tersebut akan terus diberikan oleh MPR.
Kasus korupsi besar-besaran yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti skandal pertambangan timah yang melibatkan pengusaha Harvey Moeis dan kasus korupsi minyak mentah yang melibatkan eksekutif PT Pertamina, semakin menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.
Dengan gagasan untuk membangun penjara di pulau terpencil, Prabowo berharap dapat memberikan efek jera bagi para koruptor dan mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.