JAKARTA -Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap terkait pencalonan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.
Dalam dakwaannya, JPU menyebut bahwa Hasto memberikan perintah kepada dua orang kepercayaannya untuk mengupayakan agar Harun Masiku diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kasus ini berawal dari ketidakmampuan caleg PDIP, Nazarudin Kiemas, untuk memperoleh suara setelah dinyatakan meninggal dunia.
Suara yang seharusnya diperoleh Nazarudin kemudian beralih ke Riezky Aprilia.
Namun, PDIP memutuskan untuk menunjuk Harun Masiku sebagai penggantinya, meskipun Harun hanya memperoleh 5.878 suara jauh lebih sedikit dibandingkan Riezky yang memperoleh 44.402 suara sah.
Pihak PDIP kemudian meminta KPU untuk mengganti Riezky dengan Harun Masiku, meskipun KPU sempat menolak permintaan tersebut dan meminta fatwa dari Mahkamah Agung terkait perbedaan interpretasi aturan.