BEKASI -Sosok Agus Budiyanto, Lurah Jatiraden, Bekasi, mendadak viral setelah beredar sebuah proposal permintaan sumbangan untuk pembelian pendingin ruangan (AC) yang disebarkan oleh pihak kelurahan.
Permintaan tersebut membuat publik tercengang karena menurut warga, pemerintah seharusnya memiliki anggaran untuk kebutuhan tersebut dan bukan meminta bantuan dari masyarakat.
Awal mula kejadian ini bermula dari unggahan akun media sosial Eckha Luphcats Moslemmorphosis yang mengeluhkan tentang surat permohonan sumbangan AC yang diterima dari pihak Kelurahan Jatiraden.
Melalui postingannya di Facebook, Eckha mengungkapkan keterkejutannya membaca proposal yang berisi permintaan sumbangan untuk pembelian AC guna menciptakan ruang pelayanan yang lebih nyaman bagi masyarakat.
Proposal tersebut menyebutkan bahwa kantor Kelurahan Jatiraden yang baru memiliki ruangan yang luas, namun kekurangan sarana dan prasarana pendukung, khususnya AC.
Oleh karena itu, pihak kelurahan mengajukan permohonan bantuan untuk pengadaan AC dari perusahaan atau pihak lain.
Eckha menanggapi hal tersebut dengan kebingungan, karena menurutnya, pihak kelurahan seharusnya sudah menerima anggaran dari pemerintah yang cukup untuk kebutuhan tersebut.
Eckha pun menduga ada kemungkinan tindak pidana korupsi yang terlibat, mengingat permintaan sumbangan kepada warga sangat tidak biasa untuk sebuah instansi pemerintah.
Postingan Eckha mengenai proposal tersebut segera viral dan mendapat perhatian luas. Setelah viral, netizen langsung menyerbu akun media sosial Lurah Jatiraden, Agus Budiyanto, dengan beragam komentar yang menanyakan tentang anggaran pemerintah yang tidak jelas alokasinya, terutama anggaran dana desa yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Tidak hanya itu, banyak netizen yang mengadukan perihal proposal ini kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta agar masalah ini diselesaikan segera.
Beberapa akun bahkan menandai Gubernur untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai situasi ini.
Sosok Agus Budiyanto sendiri kini menjadi sorotan publik, dan banyak yang mempertanyakan mengapa pemerintah kelurahan meminta bantuan untuk hal yang seharusnya sudah dianggarkan. Diharapkan kasus ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.