BEKASI -PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) telah menyelesaikan pembayaran denda administratif sebesar Rp 2 miliar akibat tindakan pemagaran laut ilegal di wilayah Bekasi, Jawa Barat.
Denda ini dijatuhkan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nomor B.182/DJPSDKP/PW.210/II/2025 yang menilai adanya pelanggaran oleh perusahaan tersebut.
Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, dalam keterangan resminya pada Sabtu (1/3/2025), menyatakan bahwa pembayaran denda tersebut telah selesai, dan perusahaan akan segera fokus pada urusan perizinan pembangunan pelabuhan.
Deolipa mengungkapkan bahwa proses perizinan sedang berjalan dan diharapkan dapat rampung dalam tiga hingga enam bulan ke depan.
"Langkah selanjutnya adalah mengurus perizinan pembangunan pelabuhan sesuai prosedur yang berlaku," kata Deolipa.
Pelanggaran yang dilakukan oleh PT TRPN meliputi reklamasi area home base dan sempadan tanpa izin, serta pengerukan alur dan pemagaran laut bambu tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono, mengapresiasi sikap kooperatif PT TRPN dalam proses penyelesaian masalah administratif tersebut.
"Sudah dibayar lunas hari ini. Alhamdulillah, sepanjang proses penyelesaian, PT TRPN sangat kooperatif," ungkap Ipunk, sapaan akrabnya.
Meskipun telah membayar denda, PT TRPN berkomitmen untuk memenuhi semua ketentuan hukum dan administratif yang diperlukan guna kelancaran proyek pelabuhan strategis ini.
(km/n14)