JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas membantah pernyataan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengenai permintaan untuk menghentikan proses kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto (Setnov). Dalam sebuah talk show televisi, Agus Rahardjo menyatakan bahwa Presiden pernah meminta dirinya untuk menghentikan proses hukum terhadap Setnov.
Presiden Jokowi membantah keras pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa pertemuan yang disinggung oleh Agus Rahardjo tidak pernah terjadi dalam jadwal kegiatan resmi Presiden. Dalam konferensi pers, Presiden menyatakan keheranannya terkait penyebaran informasi yang menyesatkan tersebut. Beliau juga mengajak publik untuk melihat proses hukum Setnov hingga jatuhnya vonis, menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk meramaikan isu tersebut.
https://youtu.be/brmDAQrI3Lc
Pernyataan Agus Rahardjo menambah kompleksitas kasus korupsi e-KTP yang sebelumnya menyeret Setnov. Agus mengungkapkan bahwa dalam pertemuan di Istana, Presiden Jokowi meminta agar KPK menghentikan kasus tersebut. Namun, Presiden membantah tudingan tersebut dan meminta agar data di Sekretariat Negara (Setneg) diperiksa untuk membuktikan bahwa pertemuan tersebut tidak pernah terjadi.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena Agus Rahardjo juga menyoroti bahwa momen tersebut memiliki dampak pada revisi UU KPK. Revisi UU KPK memuat sejumlah perubahan, termasuk penempatan KPK di bawah kekuasaan eksekutif dan kemampuan KPK untuk menerbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3). (Ayu lestari)