JAKARTA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaludin, memberikan penilaian terhadap pengakuan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengenai pemanggilan dan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Menurut Hamid, tidak terdapat motif politik dalam pengakuan Agus Rahardjo. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membantah tegas pernyataan Agus Rahardjo dan menegaskan bahwa tidak pernah ada permintaan untuk menghentikan proses hukum terhadap Setya Novanto.
https://youtu.be/qZHBXU01xQI
Agus Rahardjo menyebut bahwa Presiden Jokowi pernah meminta dirinya untuk menghentikan proses hukum terhadap Setya Novanto. Guru Besar Hamid Awaludin menegaskan bahwa pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan tentang kecanggihan informasi dan kredibilitas Agus Rahardjo serta Sudirman Said.
Hamid juga menilai bahwa kepiawaian jurnalis dalam mengungkap hal ini merupakan faktor kunci. Seiring dengan pertanyaan tajam kepada Agus Rahardjo, jurnalis mampu mendapatkan informasi yang penting untuk mengungkap fakta di balik pengakuan tersebut. Hal ini mencerminkan peran penting media dalam membongkar kebenaran dan menjelaskan kompleksitas isu-isu politik.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membantah tegas pernyataan Agus Rahardjo dan menegaskan bahwa tidak pernah ada permintaan untuk menghentikan proses hukum terhadap Setya Novanto. Kontroversi ini menciptakan dinamika politik yang signifikan, dan pandangan Hamid Awaludin memberikan sudut pandang dari segi hukum dan kredibilitas pernyataan yang menjadi sorotan media. (Ayu lestari)