LANGKAT – Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut tengah menghadapi tugas berat dalam melakukan penyelidikan terkait dugaan kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Kabupaten Langkat. Informasi ini diungkapkan oleh Kombes Hadi Wahyudi, juru bicara Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), yang menyatakan bahwa penyidik saat ini sedang memeriksa sejumlah pihak yang terkait dengan proses seleksi tersebut.
Belum diungkap secara rinci oleh Kombes Hadi Wahyudi mengenai siapa saja yang telah diperiksa dalam kasus tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pihak yang diperiksa adalah mereka yang memiliki keterlibatan dalam proses seleksi PPPK. Terkait dengan dugaan keterlibatan oknum pejabat seperti pelaksana tugas (plt) bupati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Kepala Dinas Pendidikan, Kombes Hadi menyatakan bahwa informasi tersebut masih belum dapat dipastikan.
Penyelidikan ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat (Dumas) terkait dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK 2023 di Kabupaten Langkat. Sebelumnya, puluhan guru yang merupakan peserta seleksi PPPK di Kabupaten Langkat telah menggelar aksi di Polda Sumut, menuntut agar dugaan kecurangan tersebut segera diusut. Koordinator KontraS Sumut, Rahmat Muhammad, mengklaim bahwa sekitar 203 peserta PPPK diduga menjadi korban kecurangan dalam proses seleksi tersebut.
Menurut Rahmat, ada tiga bentuk kecurangan yang diduga terjadi dalam proses seleksi PPPK tersebut. Pertama, terkait dengan maladministrasi, di mana kesepakatan mengenai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) awalnya tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan seriusnya dugaan kecurangan yang mempengaruhi integritas proses seleksi PPPK di Kabupaten Langkat.
(A/08)