JAKARTA -Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti Sistem Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam pemilu. Mereka menyurati KPU RI dengan permohonan informasi terkait proses pengadaan, dokumen anggaran, dan daftar kerusakan yang pernah terjadi di Sirekap.
Pengampu Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, mengungkapkan bahwa permohonan informasi tersebut diajukan untuk memeriksa apakah proses Sirekap sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Terutama dalam konteks dugaan kecurangan pemilu yang masif, ICW dan KontraS ingin memastikan bahwa Sirekap tidak menjadi pintu masuk untuk kecurangan.
Egi menyoroti pentingnya transparansi terkait anggaran Sirekap, menyatakan bahwa KPU harus terbuka dan tidak menutup-nutupi informasi terkait penggunaan anggaran. Dia juga menekankan bahwa publik sudah menduga adanya kecurangan terkait Sirekap, dan KPU harus bertanggung jawab dengan memberikan informasi yang jelas.
Rozy Brilian, Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, menambahkan bahwa selain masalah teknis Sirekap, mereka juga memperhatikan masalah kemanusiaan terkait data anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Rozy menegaskan bahwa KPU harus bertanggung jawab dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Rozy menekankan bahwa hak asasi dalam pelaksanaan Pemilu merupakan hal penting, dan KPU harus melakukan perbaikan signifikan terkait persoalan kesehatan dan keselamatan petugas KPPS. Dengan mengingat tragedi tahun 2019 di mana lebih dari 800 petugas KPPS meninggal karena kelelahan, KontraS menuntut perbaikan yang nyata dari KPU.
Permintaan informasi dari ICW dan KontraS menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.
(K/09)