JAKARTA -Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin ramai dengan kedatangan pejabat dari Kementerian Investasi atau BKPM. Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pengadaan dan perijinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ini menjadi babak baru dalam penyelidikan kasus yang mengguncang daerah tersebut.
Menurut Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, proses pemeriksaan saksi berlangsung di gedung tersebut. Sebanyak tiga saksi dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada hari ini, termasuk Direktur Hilirisasi bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM, Hasyim Daeng Barang.
Selain Hasyim, pihak swasta Elang Kusnandar Prijadikusuma dan mahasiswa bernama Gusti Chairunissya Kusumayuda juga dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait kasus ini. KPK menjadwalkan pemeriksaan mereka guna mendalami keterlibatan dan peran mereka dalam dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.
Abdul Ghani Kasuba (AGK) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara. Pihak berwenang menduga bahwa Gani menerima suap terkait proyek infrastruktur senilai Rp 500 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Modus operandi yang diduga dilakukan oleh Gubernur Malut itu melibatkan manipulasi terhadap progres proyek sehingga terlihat selesai di atas 50 persen, memungkinkan pencairan anggaran. Gani diduga menerima suap sebesar Rp 2,2 miliar yang digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk penginapan hotel dan biaya kesehatan.
Daftar tersangka dalam kasus ini juga mencakup sejumlah pejabat dan pihak swasta, seperti Kadis Perumahan dan Permukiman Malut, Adnan Hasanudin, Kadis PUPR Malut, Daud Ismail, dan beberapa pihak swasta lainnya.
KPK terus menggali informasi dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap jaringan korupsi yang mungkin melibatkan lebih banyak pihak terkait. Semua langkah tersebut diambil dalam upaya untuk memberantas korupsi dan membawa para pelaku keadilan.
(K/09)