JAKARTA –Rabithah Alawiyah, organisasi yang dikenal sebagai pusat pengkajian ilmu nasab dan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW, mendesak pihak kepolisian untuk terus mengembangkan kasus dugaan pemalsuan situs web dan penipuan sertifikat habib. Dalam sebuah pernyataan, Ketua Departemen Hukum dan Legal Rabithah Alawiyah, Ahmad Ramzy Ba’abud, menyatakan keyakinannya bahwa ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam kasus ini.
“Kami mendapatkan informasi bahwa ada sales atau marketing yang menawarkan jasa sertifikat palsu ini untuk diteruskan ke pihak lain. Kami berharap Polda Metro Jaya dapat mengembangkan kasus ini lebih lanjut,” ungkap Ramzy saat dihubungi oleh media, Sabtu (2/3/2024).
Meskipun polisi telah menetapkan satu tersangka, yakni JMW (24), Rabithah Alawiyah menegaskan bahwa JMW bukanlah anggota atau terafiliasi dengan organisasi mereka.
Kejadian ini bermula ketika Rabithah Alawiyah menerima laporan terkait dugaan plagiarisme situs web organisasinya. Ramzy menjelaskan bahwa beberapa korban penipuan menghubungi kantor Rabithah Alawiyah setelah menjadi korban penipuan sertifikat habib palsu. Dari situlah, Rabithah Alawiyah mengetahui adanya kejadian tersebut dan akhirnya membuat laporan polisi.
Ramzy juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai anggota Rabithah Alawiyah untuk melakukan proses pendaftaran secara resmi melalui mekanisme yang benar. Hal ini dilakukan untuk menghindari jalur ilegal yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.
“Saat pendaftaran, pemohon akan diminta mengisi formulir berisikan nama, nama orang tua, hingga silsilah lima keturunan ke atas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ramzy menekankan pentingnya untuk tidak percaya kepada orang-orang yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat habib secara ilegal. Proses verifikasi yang dilakukan Rabithah Alawiyah sangat ketat untuk memastikan keabsahan silsilah keturunan yang terdaftar.
Dugaan pemalsuan situs web dan penipuan sertifikat habib oleh JMW menjadi sorotan publik, memicu keprihatinan akan maraknya praktik penipuan dalam hal keturunan dan keagamaan. Diharapkan pihak berwenang dapat mengusut kasus ini dengan tuntas dan memberikan keadilan bagi korban yang terdampak.
(K/09)