BITVONLINE.COM-Di tengah sorotan internasional, Vietnam diguncang oleh skandal perbankan terbesar di Asia Tenggara. Truong My Lan, seorang pengembang real estate, diduga terlibat dalam penggelapan dana senilai US$ 12,4 miliar atau setara Rp 192,25 triliun. Sebuah tindak kejahatan keuangan yang mencuatkan ingatan pada era reformasi 1998 di Indonesia.
Sebagaimana disoroti oleh Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, skandal keuangan Vietnam ini mencerminkan pola serupa dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mengguncang Indonesia pada masa lalu. “Saya terus mendesak pemerintah agar menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini,” tegas Hardjuno.
Pada Selasa, 5 Maret 2024, pengadilan Vietnam memulai sidang kasus penipuan keuangan dengan nilai mencapai 12 miliar dolar AS, menghadapkan 90 tersangka dengan beberapa di antaranya terancam hukuman mati. Truong My Lan diduga terlibat dalam praktik suap kepada pejabat pemerintah, sebuah masalah serius yang juga diakui hadir di Indonesia.
Dalam analisisnya, Hardjuno mencurigai adanya penipuan skala besar di Vietnam yang melibatkan ribuan “perusahaan hantu”. Modus operandi ini tak asing di Indonesia, terutama dalam kasus BLBI, di mana perusahaan bodong digunakan untuk menyembunyikan jejak keuangan.
“Di skandal obligasi rekap yang diduga merugikan negara hingga 18 ribu triliun rupiah, bank yang memegang obligasi rekap dijual murah kepada yang diduga pemilik lama. Sehingga, negara harus terus membayar bunga rekap sampai sekarang pada bank-bank tersebut,” ungkap Hardjuno.
Meski Vietnam telah menunjukkan keberanian dalam menghukum pelaku kejahatan keuangan, Indonesia masih terjebak dalam upaya pengembalian nilai BLBI sejak 1998. “Ngejar Rp 110 triliun saja setengah mati susahnya. Apalagi menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap yang merugikan negara setahun Rp 50-60 triliun,” tambahnya.
Sementara Vietnam menghadapi pengadilan dan upaya memberantas korupsi keuangan, Indonesia diingatkan untuk memitigasi risiko agar tidak terjerat dalam skandal serupa. Pertanyaannya kini, apakah Indonesia mampu mengambil pelajaran berharga dari sejarahnya sendiri atau akan terus berkutat dengan beban keuangan dari masa lalu?
(PENIULIS FARIS/EDITOR KRISNA)