JAKARTA -Jaksa dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan data dan daftar pemilih Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, menghadirkan Tengku Adnan, perwakilan dari Partai NasDem, sebagai saksi. Dalam persidangan yang digelar di PN Tipikor Jakarta pada Jumat (15/3/2024), Adnan mengungkapkan keheranannya atas jumlah daftar pemilih yang tercoklit di Kuala Lumpur yang hanya mencapai 12 persen.
Dalam persidangan, jaksa menanyakan reaksi Adnan saat mengetahui bahwa hanya 12 persen dari total 493.856 data pemilih potensial yang tercoklit, menjadi 64.148 pemilih. Pertanyaan tersebut menyiratkan keheranan atas rendahnya persentase pencoklitan data pemilih di Kuala Lumpur.
Adnan mengungkapkan kebingungannya atas hasil pencoklitan yang hanya mencapai 12 persen dari total data pemilih potensial. Dia membandingkan angka tersebut dengan wilayah lain di Malaysia yang mampu mencoklit sebanyak 70-80 persen.
Sebagai perwakilan partai politik yang berurusan dengan proses Pemilu di Malaysia, Adnan menyoroti periode waktu yang sama yang diberikan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN) Kuala Lumpur. Menurutnya, rentang waktu yang diberikan tidak berbeda dengan wilayah lain di Malaysia yang mampu mencoklit data pemilih secara signifikan lebih tinggi.
Dalam pernyataannya, Adnan menegaskan bahwa kebingungannya bukan hanya terbatas pada hasil pencoklitan yang rendah, tetapi juga pada perbedaan angka pencoklitan antara Kuala Lumpur dengan wilayah lain di Malaysia. Hal ini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab, terutama mengingat peran penting Pantarlih dalam proses pemutakhiran data pemilih di luar negeri.
Dengan adanya persidangan ini, diharapkan akan terungkap lebih jelas mengenai dugaan pemalsuan data pemilih Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, serta alasan di balik rendahnya persentase pencoklitan yang terjadi. Selain itu, penting juga untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor lain yang memengaruhi kinerja Pantarlih di wilayah tersebut.
(K/09)