DELI SERDANG, SUMATERA UTARA – Kekosongan dana sebesar 800 miliar Rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deli Serdang tahun 2023 memicu kegaduhan. Insiden ini telah mengundang sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk desakan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan.
Informasi yang dihimpun dari salah satu media online mengindikasikan bahwa kehilangan dana tersebut diduga kuat melibatkan beberapa pejabat pemerintah kabupaten Deli Serdang. Hal ini semakin mencuat ketika beberapa proyek terhenti karena dana proyek belum dibayarkan kepada rekanan, memicu serangkaian demonstrasi dari para rekanan yang terdampak.
Sumber yang memilih untuk anonim mengungkapkan, “Kehilangan uang negara ini diduga sebagai modal pencalonan dalam pemilihan bupati dan aktivitas politik lainnya. KPK harus segera mengintervensi karena skema korupsinya terorganisir rapi dan telah merusak tatanan pemerintahan di Deli Serdang.”
Lebih lanjut, isu ini juga menjadi topik perbincangan hangat di kalangan DPRD Deli Serdang. Beberapa anggota dewan diduga tahu tentang raibnya anggaran ini dan berupaya keras untuk menutupi skandal ini demi keuntungan pribadi.
Di kutip dari media lain , Darbani Dalimunthe, anggota Badan Anggaran DPRD Deli Serdang, menyangkal kabar tentang kehilangan dana. “Yang dibahas oleh rekan-rekan adalah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) realisasi APBD tahun 2023, yang mana dari target 4.401 triliun, hanya terealisasi 3.853 triliun atau 87.56%. Tidak ada masalah tentang kehilangan 800 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, Abel, ketua LSM Lingkar Indonesia, menegaskan bahwa pihaknya telah mengendus adanya kejanggalan yang merugikan negara. “Kami sudah mencium ada permainan tingkat tinggi dan akan segera melaporkan hal ini ke KPK. Ini bukan hanya masalah kecil, tapi korupsi yang sangat serius. Dana yang raib diduga digunakan untuk pencalonan bupati terakhir dan pemilihan kepala daerah,” tegas Abel.
Dengan bukti-bukti yang mulai terkuak dan desakan publik yang meningkat, banyak pihak berharap KPK segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan uang rakyat dan memulihkan tatanan pemerintahan yang telah tercemar.red