MEDAN -Skandal pemilu kembali mengguncang Kota Medan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mengonfirmasi bahwa tiga orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Medan Timur telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penggelembungan suara dalam Pemilihan Legislatif 2024. Ketiganya, yang saat ini ditahan oleh pihak kepolisian di Polrestabes Medan, diduga terlibat dalam kasus pergeseran suara yang menyangkut caleg PKB DPRD Medan.
Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atiqah, mengungkapkan bahwa ketiganya menjabat sebagai Ketua Divisi Teknis dan Divisi Data dan Informasi PKK Medan Timur. “Ketiga tersangka ini terlibat dalam kasus penggelembungan suara, dengan dugaan pergeseran suara yang memengaruhi hasil Pemilu,” ujar Mutia pada Jumat (10/5/2024).
Pihak KPU Medan menegaskan bahwa mereka tidak memberikan pendampingan hukum terhadap ketiga tersangka karena mereka bukan lagi anggota aktif PPK. “Mereka tidak lagi terkait dengan PPK aktif sehingga tidak mendapatkan pendampingan hukum dari KPU,” jelas Mutia.
Skandal ini mencuat setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan menemukan adanya dugaan pergeseran suara dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Buruh ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pemilihan Legislatif 2024 untuk DPRD Medan dapil 3. Dari temuan tersebut, terungkap bahwa sebanyak 51 suara dari kedua partai tersebut telah masuk ke PKB, yang kemudian membuat PKB berhasil meraih satu kursi DPRD Medan dari dapil 3.
Skandal ini menunjukkan adanya kerentanan dalam proses pemilihan umum di Kota Medan, yang seharusnya menjadi wadah untuk menentukan pemimpin yang dipercayai oleh rakyat. Langkah-langkah tegas dan transparan harus segera diambil untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan adil.
Dalam kondisi yang memprihatinkan ini, masyarakat pun diharapkan untuk tetap waspada dan kritis terhadap proses pemilihan umum, serta memberikan dukungan penuh kepada lembaga-lembaga yang bertugas menjaga integritas dan kejujuran pemilu.
(N/014)