MANOKWARI -Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menanggapi beredarnya informasi yang menyebutkan adanya penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap personel TNI di Kampung Mayerga, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat. Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Syawaludin Abuhasan, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan merupakan bentuk propaganda yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Saya tegaskan, tidak ada penyerangan dari KKB atau OPM terhadap pasukan TNI di Teluk Bintuni. Itu hoaks dan propaganda untuk menciptakan keresahan di masyarakat,” ujar Syawaludin dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).
Kapendam juga membantah informasi yang menyebutkan bahwa tiga personel TNI tewas dalam insiden kontak senjata dengan KKB di Teluk Bintuni pada 13 Januari 2025 sekitar pukul 08.30 WIT. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Syawaludin mengungkapkan bahwa beberapa personel TNI yang bertugas di Pos Kampung Mayerga memang mendengar bunyi letupan senjata organik. Namun, ia menegaskan bahwa suara tersebut bukan berasal dari aksi tembak menembak antara KKB dan TNI, melainkan diduga sengaja dibuat oleh kelompok tertentu dengan tujuan memprovokasi.
“Anggota kami sempat mendengar ada bunyi letupan senjata, tetapi bukan aksi tembak menembak antara KKB dengan TNI,” kata Syawaludin.
Untuk mencegah keresahan lebih lanjut, Kodam XVIII/Kasuari telah meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Teluk Bintuni agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya. “Alhamdulillah, sampai saat ini situasi tetap aman dan terkendali. Kegiatan masyarakat berjalan seperti biasa,” tambahnya.
Kapendam juga mengimbau masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni untuk tetap berkoordinasi dengan personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas jika menerima informasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di daerah tersebut.
TNI-Polri berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat, dan memastikan agar program pembangunan dapat berjalan dengan lancar. “Koordinasi lintas pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Syawaludin.
(N/014)