LANGKAT -Sebuah kontroversi mengemuka di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terkait kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Dua kepala sekolah yang diduga terlibat, Awaluddin dan Rohayu Ningsih, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut. Namun, hingga kini keduanya belum ditahan, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat, terutama para guru honorer yang menjadi korban dari kecurangan tersebut.
Direktur LBH Medan, Irvan Syahputra, menyatakan keprihatinannya atas lambannya tindakan penegakan hukum terhadap kedua tersangka tersebut. Ia menyoroti bahwa dalam kasus-kasus lain, terutama yang melibatkan masyarakat kurang mampu, pihak kepolisian seringkali melakukan penahanan tanpa basa-basi. Namun, dalam kasus ini, tindakan yang sama tidak dilakukan terhadap dua kepala sekolah yang diduga terlibat dalam kecurangan seleksi PPPK.
Menurut Irvan, keputusan untuk tidak menahan kedua tersangka tersebut telah melukai rasa keadilan di masyarakat, terutama bagi para pelapor yang menjadi korban dari kecurangan tersebut. LBH Medan dengan tegas mendesak Polda Sumut untuk segera melakukan penahanan terhadap kedua tersangka dan menegakkan hukum secara adil.
Ketidakprofesionalan yang ditunjukkan oleh Polda Sumut dalam penanganan kasus ini, menurut Irvan, telah merusak institusi kepolisian dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK Kabupaten Langkat Tahun 2023 bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga hak asasi manusia. LBH Medan menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Dengan demikian, penahanan dan penegakan hukum terhadap kedua tersangka ini menjadi suatu keharusan demi menjaga integritas sistem hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
(N/014)