JAKARTA -Sebuah skandal mengguncang Kementerian Pertanian (Kementan) ketika pengungkapan rutin pengiriman durian ke rumah dinas Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Widya Chandra, Jakarta Selatan, terungkap dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (20/5). Pejabat Kementan diketahui secara rutin mengirim durian ke rumah dinas SYL dengan harga fantastis, berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 40 juta per kotak.
Wisnu Haryana, Sekretaris Badan Karantina, memberikan kesaksian yang mengungkap praktik ini di persidangan. Ia mengonfirmasi bahwa pengiriman durian dilakukan hampir setiap bulan, bahkan pernah lebih dari satu kali dalam sebulan. Pengiriman durian tersebut, yang diduga merupakan jenis Musang King, disebut-sebut memiliki nilai fantastis per kotaknya.
“Kami menerima permintaan untuk pengiriman durian ke Widya Chandra dari Kepala Badan atau melalui saya langsung. Pengiriman dilakukan atas permintaan kebutuhan durian untuk rumah dinas SYL,” ungkap Wisnu.
Jaksa KPK membacakan catatan setoran durian ke rumah dinas SYL dari tahun 2021 hingga 2022 yang dilakukan secara rutin dan memiliki nilai yang cukup tinggi. Sejumlah contoh catatan setoran mengungkapkan jumlah uang yang signifikan, mencapai puluhan juta rupiah untuk setiap pengiriman.
“Nilai setoran durian ini sangat tinggi dan dilakukan secara rutin. Pengiriman durian dilakukan dalam jumlah yang besar, kadang mencapai enam kotak atau lebih,” jelas Jaksa.
Skandal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang etika dan transparansi di Kementan, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. KPK telah memanggil Wisnu Haryana untuk memberikan kesaksian dalam persidangan lanjutan yang menyorot dugaan pemerasan dan pungli yang dilakukan oleh SYL dan rekan-rekannya.
Kementerian Pertanian, sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya pertanian, harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas praktik yang merugikan ini. Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman durian dengan harga fantastis dan apakah ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan harus segera dijawab.
(N/014)