SUMUT -Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan publik setelah dugaan praktik korupsi dalam penggunaan dana desa kembali mencuat. Banyaknya program kegiatan desa yang tidak masuk dalam usulan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) diduga menjadi ajang bagi para mafia anggaran untuk menggelapkan dana secara berjamaah, tanpa memedulikan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Para oknum yang diduga terlibat dalam praktik ini diduga merupakan orang-orang penting di instansi pemerintahan, sehingga setiap program yang disinyalir sebagai titipan tidak dapat ditolak oleh Kepala Desa se-Kabupaten Deli Serdang. Meskipun program-program tersebut tidak pernah tertuang dalam usulan masyarakat dan bukan merupakan kebutuhan desa.
Aktivis masyarakat, Muhammad Zulfahri Tanjung, menyoroti dampak buruk dari kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut menelan anggaran sebesar Rp 14 juta untuk setiap kepala desa, dan jika dikalikan dengan jumlah desa yang ada di kabupaten tersebut, mencapai lebih dari Rp 53 miliar. Tanjung menilai hal ini sebagai pemborosan yang merugikan negara dan rakyat.
“Kita minta pembatalan keberangkatan bimtek karena ini bentuk kekecewaan kita terhadap penggunaan dana desa. Masih banyak warga miskin yang membutuhkan bantuan dari dana desa,” ungkap Tanjung.
Sebelumnya, kegiatan studi banding dan bimbingan teknis (bimtek) dilakukan oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Deli Serdang di luar kota, tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi warga setempat. Beberapa kepala desa yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan hal tersebut kepada awak media. Bahkan, beberapa di antara mereka mengaku menyesal telah menjadi kepala desa setelah mengetahui permainan yang dimainkan oleh para mafia anggaran.
“Nyesal, mereka datang dengan alasan arahan dari pimpinan, mau tidak mau kita harus membayar meskipun tidak mengikuti kegiatan yang mereka laksanakan,” ujar salah satu kepala desa.
Skandal ini menggambarkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Adanya dugaan praktik korupsi yang melibatkan oknum-oknum penting dalam pemerintahan harus segera ditindaklanjuti untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
(N/014)